Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah disahkan dan resmi berlaku per tanggal 17 Oktober 2019. Dalam UU JPH tersebut sifat sertifikasi halal yang semula bersifat voluntary (sukarela) bagi pelaku usaha, berubah menjadi mandatory (wajib). Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga termasuk dalam ruang lingkup kebijakan jaminan produk tersebut. Kota Surabaya memiliki pertumbuhan UMKM terus bertumbuh setiap tahunnya. Kebijakan problematika tersendiri di yakni (1) Pemahaman regulasi syarat pendaftaran masih minim, (2) Pengetahuan dasar terkait pentingnya memenuhi persyaratan Sistem (SJH) agar dinyatakan dirasa kurang, (3) Pembiayaan memberatkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, Pengabdian Masyarakat ini merumuskan solusi dengan beberapa tahap melalui pelatihan, pembinaan, pendampingan, fasilitasi sertifikat halal. capaian indikator kesiapan mitra hasil diskusi tim internal, maka terdapat 11 diberikan rekomendasi gratis. Adapun 10 lainnya belum dapat direkomendasikan karena dimilikinya ijin edar salah satu pengajuan